Ideologi Partai di Indonesia dinilai tidak jelas bagi Pemilih, berbeda dengan 2 Partai di Amerika

Posted: 27 April 2010 in Uncategorized

Keberadaan Partai di Indonesia tidak menampakkan adanya Ideologi yang jelas, banyak yang mengatakan bahwa yang paling menarik sebenarnya adalah ideologinya. namun banyak yang malah bingung. Ideologi bukankah sudah usang sergahnya.

Ingatan ini melambung jelas kepada kampanye tahun 1955. Jelas tiap partai memiliki ideology yang diperjuangkan mati matian. Komunis, nasionalis, Islam – tradisional dan modern – Kristen, Katolik, sosialis dan sebagainya. Ada pembatas yang jelas.
Bahkan dalam orde baru hanya 3 partai. Islam, Nasionalis dan Birokrat.

Saya mencoba menjelaskan bahwa pemilu sekarang sedang menguji apakah ‘ ideologi ‘ sudah mati. Sepertinya prediksi saya tidak melulu salah. Walau kata ideology sekarang bisa diartikan simbol simbol yang diterima oleh sekelompok orang dan karena sejarah hidup mereka jadi bagian dari diri mereka. Ikatan itu mungkin tetap kuat.
Ideologi sekarang adalah pragmatis. Tergantung kemana arah angin dari masa mengambang atau floating mass. Siapa yang bisa mengklaim sebagai pewaris ajaran Soekarno dalam begitu banyak partai partai nasionalis.

Apakah PKB atau PAN adalah partai Islam ? tidak juga. Mereka mengklaim sebagai partai nasionalis religius.
“ Itu khan banci , mas “ si mahasiswa mulai mengerti arah percakapan kami.
Bahkan PKS begitu gamangnya untuk maju dengan simbol simbol agama. Lihat saja slogan dan komunikasi kampanyenya. “ Bersih, Jujur dan Profesional “. Sangat berbeda dengan jamannya masih Partai Keadilan yang kadang justru keras mendukung piagam Jakarta misalnya.

“ Apa ideologi partai Demokrat , Gerindra atau Golkar sekarang “ tanya saya kepada salah satu mahasiswa yang masih mencerna penjelasan saya.
“ nasionalis relijius demokrasi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerakyatan “ temannya menyeletuk sambil mencomot sate telur puyuh.
Jelas teman satunya bertambah pusing mendefinisikan arti ideology yang panjang lebar tadi.

Saya teringat pemilu 1986, ketika hanya PDI yang berhak membawa foto dan poster Bung Karno keliling Jakarta. Membuat ibu kota tiba tiba berubah lautan massa merah. Sementara PPP tak kehilangan auranya, dengan meneriakan panji panji agama. “ Fisabililah ,fisabililah “ demikian juru kampanye berteriak di lautan hijau yang menyemut.
Sekarang Prabowo harus nyekar ke makam Bung Karno di Blitar untuk mendapatkan sedikit bagian simbol nasionalisme.

Ya, simbol simbol hubungan batin yang sekarang tidak dimiliki oleh partai dengan massanya. Kepercayaan bahwa partai itu adalah bagian dari lingkungan hidupnya. Bagian dari nafas rakyatnya.
Pemilu di Indonesia ( kecuali pemilu 1955 yag paling demokratis dan tertib ) tak pernah berbicara tentang program partai. Ini menjelaskan, karena pemilu pemilu tersebut bukan adu program yang terbaik. Tanpa simbol simbol, tanpa ada ikatan, mana mungkin tercipta hubungan yang tahan lama.
Masuk akal juga kalau PDIP menguasai Jakarta pada pemilu 1999, lalu gantian PKS dan Demokrat yang memenangkan massa rakyat Jakarta pada pemilu 2004.

Sebagai rakyat biasa, saya tentu senang terhadap partai politik yang bicaranya realistis. Saya akan merasa senang terhadap partai yang berbicara tentang penurunan harga BBM atau sekolah gratis. Masyarakat Indonesia juga secara umum telah terbiasa untuk menganggap bahwa tujuan utama suatu partai politik adalah menyejahterakan ekonomi rakyat.

Pandangan ekonomi-sentris semacam ini sebetulnya harus segera dikoreksi. Bukan saja kontraproduktif, pandangan ekonomi-sentris juga berbahaya bagi proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. Logika berpikir semacam itu bisa menimbulkan apa yang disebut sebagai pragmatisme politik. Janji-janji kosong selama kampanye pemilu kemarin adalah contoh konkret mengenai sikap pragmatis semacam ini. Hampir semua partai dan caleg yang bertarung memperebutkan kekuasaan semata-mata hanya menawarkan isu-isu dan solusi jangka pendek.

Ideologi sebagai Basis Demokrasi

Faktor utama munculnya pragmatisme dalam demokrasi adalah ketiadaan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada. Ketiadaan jarak ideologi ini bisa kita lihat ketika terjadi pergantian kekuasaan dari satu partai ke partai yang lain. Ketika sekarang tampuk kekuasaan dikuasai partai Golkar, misalnya, apa yang membedakannya dengan ketika kursi kekuasaan itu dikuasai PDI Perjuangan? Apakah terjadi perubahan kebijakan yang signifikan? Apakah partai Golkar secara tegas dapat membedakan dirinya dengan PDI Perjuangan? Jika jawabannya “tidak”, maka jarak ideologi antar partai di negeri ini memang tidak ada.

Jika mau dibandingkan sistem politik negeri ini dengan Amerika Serikat, maka perbedaannya akan terlihat jelas. Tidak seperti di Indonesia yang jumlah partainya mencapai puluhan, sistem perpolitikan di AS otomatis hanya dikuasai dua partai arus utama: Republik dan Demokrat. Meski hanya dua, jarak ideologis di antara keduanya bisa kita rumuskan dengan jelas. Jika Partai Republik mewakili kaum liberal-konservatif, maka Partai Demokrat adalah corong suara bagi kaum progresif berideologi sosial-demokrat.

Kebijakan yang diambil kedua partai ini bisa sangat bertolak belakang walau sedang membicarakan isu yang sama. Ambil contoh kasus perang Irak. Kebijakan perang yang di ambil saat itu jelas-jelas merupakan rancangan orang-orang Republik yang sedang bercokol di puncak kekuasaan. Kaum oposisi yang diwakili Partai Demokrat secara tegas menolak perang tersebut karena memang tidak sesuai dengan sikap mereka yang lebih senang mengedepankan isu-isu welfare state. Perbedaan ideologis ini, selain menimbulkan perdebatan yang sehat, menjadi indikator bagi rakyat Amerika untuk menentukan akan jadi seperti apa wajah negeri mereka untuk lima tahun ke depan dalam sebuah pemilihan umum.

Dari sini kita bisa lihat betapa pemilu memiliki arti yang sangat krusial bagi kehidupan demokrasi di Amerika Serikat. Rakyat Amerika tidak hanya memikirkan turunnya harga BBM (yang paling banter hanya turun untuk kemudian dinaikkan kembali jika masa kampanye berakhir) ketika berada dalam bilik suara. Saya tidak mengatakan isu harga BBM adalah isu yang remeh. Hanya saja, menurut saya, pandangan filosofis-ideologis partai terhadap isu tersebut yang seharusnya menjadi ukuran dalam memilih, bukan sekedar pandangan praktis-ekonomis mengenai penurunan harga.

Jika wacana ideologis yang dikedepankan, maka masyarakat dituntut untuk memilih ideologi ketimbang partai. Masyarakat dituntut untuk bisa membedakan mana ideologi yang membawa kesejahteraan dan mana yang membawa kesengsaraan. Hal ini bisa membawa kemudahan karena perbedaan tiap-tiap ideologi jelas dan dapat diukur. Selama ini masyarakat Indonesia kesulitan membedakan partai mana yang lebih baik karena tiap partai selalu menawarkan isu dan solusi yang serupa. Jika mau dianalogikan, isu-isu yang ditawarkan partai-partai politik di Indonesia ibarat musik pop: berkiblat pada pasar dan kegandrungan masyarakat.

Sikap pragmatis-praktis yang dipraktekkan partai politik juga bisa menimbulkan apatisme di masyarakat. Salah seorang teman saya mengaku capek ikut pemilu. Dia menganggap pemilu adalah tindakan mubazir karena tidak dapat membawa perubahan apa-apa bagi kehidupannya. Jelas, bagi orang-orang seperti ini, tidak ada satu pun partai politik yang bisa menyalurkan aspirasinya sebagai warga negara. Teman saya ingin perubahan, tetapi kenyataan yang ditemui di lapangan berbicara lain: semua partai politik sama. Entah sama baiknya atau sama buruknya.

Utopia sebagai Basis Ideologi

Tradisi utopianisme yang digagas Thomas More (1516) memberi gambaran kepada kita bagaimana sebuah negara ideal dijalankan. Tentu tidak perlu bagi kita untuk tahu bagaimana negara ideal tersebut dirumuskan oleh More. Yang ingin saya tekankan di sini adalah apa yang bisa kita pelajari dari tradisi utopianisme tersebut bagi kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.

Salah satu pelajaran yang bisa kita petik dari ide utopia ini adalah pentingnya memiliki sebuah gambaran besar yang menjadi tujuan akhir bagi setiap kegiatan politik. Gambaran besar inilah yang menggerakkan orang-orang untuk ikut dalam proses politik. Tanpa gambaran besar tersebut, berpolitik menjadi suatu kegiatan rutin yang banal dan tanpa makna.

Utopia ini pula yang seharusnya menjadi dasar bagi ideologi partai politik yang bertarung memperebutkan kekuasaan di arena demokrasi. Partai politik harus berpikir jauh ke depan mengenai gambaran ideal kehidupan masyarakat. Dengan begitu, demokrasi menjadi sebuah ajang kontestasi di antara ideologi-ideologi yang terbaik.

Mekanisme Koreksi

Jarak ideologi, sebagai pembeda antar partai, akhirnya menjadi salah satu aspek penting dalam proses demokratisasi bercorak liberal. Melalui perbedaan antar partai, dapat dipetakan secara historis prestasi atau kesalahan apa saja yang pernah dilakukan oleh suatu sistem pemerintahan. Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan koreksi politik bagi sebuah pemerintahan yang dianggap gagal dan memberi apresiasi bagi pemerintahan yang dianggap sukses. Di sini mekanisme koreksi berjalan lancar.

Vox populi vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitulah adagium yang sering didengungkan para penganut paham demokrasi liberal. Suara rakyat menempati posisi yang sangat sakral dalam demokrasi. Suara rakyatlah yang dapat menjatuhkan suatu pemerintahan atau malah melanggengkan kekuasaan. Rakyat harus bisa memilih diantara keduanya. Kondisi semacam ini hanya bisa terjadi di dalam suasana demokrasi dengan ideologi sebagai pusat gerakannya. Sebuah demokrasi yang berbasis ideologi, bukan nir-ideologi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s